Mahfud mengatakan saat ini TNI bersifat defensif di Papua.
"Kemudian di Papua memang ada penembakan. Beberapa waktu terakhir ini memang ada beberapa warga TNI meninggal, tetapi memang itu merupakan ya perubahan situasi baru di dalam pendekatan baru. Sekarang TNI itu bersifat defensif, tidak ofensif," kata Mahfud dalam video yang diterima, Jumat (28/1/2022).
Mahfud mengatakan, sejak pendekatan itu diberlakukan, tidak ada lagi korban warga sipil di Papua.
Sasarannya kini mengarah ke anggota TNI atau Polri.
"Tapi satu kemajuan yang harus kita pelihara, tidak ada korban masyarakat atau warga sipil sejak ada pendekatan baru itu. Sasarannya memang, kalau nggak ke TNI, ya ke Polri," ujar Mahfud.
"Nah, ini dulu, masyarakat sipil harus dijaga dulu keselamatannya. Sekarang bagaimana cara defensif dengan pendekatan baru itulah yang menurut Pak Panglima tadi akan segera dievaluasi dan disempurnakan," tambahnya.
Selanjutnya, Mahfud mengatakan pihaknya akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah yang belakangan ini terjadi di wilayah timur Indonesia itu.
Menurutnya, kejadian ini berulang dan segera harus diselesaikan.
"Nah, dari kami Kemenko Polhukam sendiri, nanti akan membentuk tim karena masalah yang sama di berbagai tempat dari waktu ke waktu itu sebenarnya masalah pertanahan.
"Sehingga nanti saya akan segera mengirim tim ke sana, kita akan mencoba mencari penyelesaian tanah itu agar segera ada kepastian hukum.
Bagaimana membangun kepastian hukum pertanahan di Papua dan di Maluku. Karena itu selalu menjadi masalah laten dari waktu ke waktu," sambungnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melayat tiga jenazah prajurit TNI yang gugur ditembak teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Jenderal Andika menegaskan para pelaku bakal diburu.
"Jadi benar saya datang untuk melihat, melayat tiga anggota saya yang menjadi korban. Pelaku akan kami terus kejar," ujar Andika kepada wartawan, Jumat (28/1).
Andika mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas para pelaku penembakan.
Dia menekankan para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
"Kepada mereka yang memilih cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mau tidak mau harus membayar, harus bertanggung jawab. Ini adalah tindakan melawan hukum," jelasnya.
Source:Silakan Klik Disini
Diterbitkan Oleh:AHIM TV
Photo:dok. Kemenko Polhukam
0 Komentar